Sinergi antara pemerintah, komunitas Iptek dan badan usaha serta kolaborasi dengan dunia internasional sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pengaturan kelembagaan secara sistemik dan berjangka panjang, guna mendorong, mendukung, menyebarkan dan menerapkan inovasi di berbagai daerah.
Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi mengembangkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Bidang Legislasi Iptek, Dadit Herdikiagung dan Kabid Bidang Pemetaan Legislasi Iptek, Sakti Nasution dalam diskusi “Aspek Pengembangan dan Penguatan Sinas” yang diselenggarakan pada Tanggal 28 April 2011 di Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Ketua KADIN, Tugiyo Wiratmodjo yang turut hadir dalam diskusi ini mengatakan sebenarnya Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunggulan potensial. Letak geografis yang strategis menempatkan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun keunggulan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini hanya sebesar 6,4%. Menurutnya Sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Provinsi Kalimantan Tengah harus segera dilaksanakan dan berfokus pada peningkatan nilai tambah produk unggulan baik secara kualitas maupun kuantitas.
Sedangkan Anthon Pawarrangan, Wakil Ketua KADIN mengatakan perlunya peningkatan sinergi dan kolaborasi antara ABG (Academic, Bussiness, Government). Selain itu Badan Litbang yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah baik yang dibawah pemerintah maupun swasta agar lebih memaksimalkan hasil-hasil penelitian. “Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh komunitas iptek harus dapat diterapkan dan segera memasuki tahap komersialisasi” tegasnya.
Pendapat senada juga diugkapkan Pembantu Ketua I STAIN, H. Abubakar yang mengatakan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbuka untuk menerima teknologi. Oleh karena itu diperlukan dukungan program dan kebijakan sehingga teknologi yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. “Diperlukan sebuah pemetaan akan permasalahan di masa yang akan datang sehingga kita dapat mempersiapkan iptek sebagai solusinya,” ujat Abubakar.
Diskusi menarik ini melibatkan berbagai unsur dari Academic, Bussiness, Government (ABG), yakni Pemerintah Daerah Provinsi Palangkaraya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya (STAIN), dan KADIN Provinsi Palangkaraya sebagai perwakilan dari badan usaha. (Dep-1/ ad-li/ humasristek)
Sumber: www.ristek.go.id
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar